Pendidikan Indonesia: Implementasi Kurikulum Merdeka

Setiap ganti menteri, ganti kurikulum! Apa, lagi, nih, kurikulum Merdeka? Anak-anak jadi banyak tugas, yang pusing, orangtuanya!

Akrab dengan komentar-komentar di atas? Atau malah kita yang berkomentar tersebut?

Salah satu mata kuliah yang saya ambil saat kuliah di University of the People (UoPeople) adalah Curriculum design and instructional decision making [EDUC 5220]. Di mata kuliah ini dibahas tentang apa itu kurikulum, teori kurikulum dari waktu ke waktu, kurikulum dan pengajar, dan masih banyak lagi, salah satunya adalah tentang PERKEMBANGAN KURIKULUM. Kurikulum yang baik, harus berkembang mengikuti perkembangan jaman dan karakter generasi yang berbeda.

Dahulu, model belajar dengan mendengar penjelasan guru, mencatat, dan menghafal dipilih dan diaplikasikan oleh banyak negara. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu psikologi, penelitian-penelitian tentang model belajar dan efektivitas pendekatan pembelajaran, ditemukan bahwa model belajar yang menekankan pada hafalan TIDAK EFEKTIF. Saya mengalami sendiri saat SD dan SMP harus menghafal nama-nama menteri, nama provinsi dan ibu kotanya, nama-nama negara ASEAN, tahun berdirinya, bahkan nama presiden/perdana menterinya. Apa yang terjadi? Saat ujian memang saya bisa mengerjakan dengan baik. Namun selesai ujian, hafalan tersebut menguap. Beberapa tahun kemudian menteri berganti, provinsi meluas, nama presiden dan perdana menteri di berbagai negara tidak sama lagi. Lalu, buat apa semua hafalan tersebut?

Saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, dunia pendidikan juga mengalami pengaruh besar. Jika dahulu sumber pengetahuan utama adalah guru dan buku, sekarang ada internet dengan fasilitas search engine atau mesin pencari. Jika para siswa ingin mengetahui sesuatu, mereka tinggal mengetik kata kunci dan hasil pencarian akan keluar secara singkat. Perkembangan ini menjadi salah satu alasan bahwa kurikulum yang menjadi acuan berjalannya pendidikan harus berkembang.

Demikian juga metode penilaian siswa. Dahulu di setiap akhir jenjang ada ujian akhir (Ujian Nasional). Ujian ini menjadi penentu dan momok bagi para siswa. Ada anak-anak yang selama bertahun-tahun sekolah mendapat nilai bagus namun tiba-tiba tegang dan tidak siap UN, lalu mendapat nilai buruk. Ada anak yang tidak lulus dan harus mengulang UN. Sekolah-sekolah mengalami ketegangan dan kecemasan nasional menjelang UN sehingga banyak yang menggelar doa bersama dan mabit untuk kelancaran UN. Ada juga sekolah-sekolah yang memilih cara negative alias curang dengan memanipulasi proses dan hasil ujian, misalnya mencari-cari bocoran soal atau bahkan kongkalikong untuk menaikkan nilai para siswa demi menjaga reputasi sekolah.

Beberapa hal di atas adalah alasan bahwa kurikulum memang harus berkembang. Kata kuncinya, berkembang, ya, bukan dihapus atau diganti. Tapi memang, konsekuensinya, jadi ada acuan baru, yang sering secara singkat diartikan sebagai ganti buku. Ganti buku artinya nambah biaya pembelian buku bagi orangtua. Jika kurikulum baru kurang disosialisasikan dan orangtua tidak memahami inti dari kurikulum ‘baru’ tersebut. maka yang terasa adalah kesusahan saat mendampingi anak belajar, sehingga muncul keluhan-keluhan seperti di awal tulisan ini.

Mengenal Kurikulum Merdeka

Jadi, seperti apa, sih, Kurikulum Merdeka itu? Apa bedanya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Menurut Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), tujuan dari kurilum Merdeka atau merdeka belajar adalah agar anak-anak tumbuh berkembang jadi diri mereka sendiri dengan versi dan bakat mereka yang terbaik.

Dalam pertemuan member Sidina Community Jawa Barat Banten yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 Juli 2024 di Graha Hardika, Bekasi, lelaki yang biasa dipanggil Nino ini menjelaskan bahwa filosofi Merdeka belajar berasal dari bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara.

Tujuan Pendidikan 

Ki Hajar Dewantara melihat anak sebagai dua entitas, yakni sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu, anak adalah manusia merdeka yang berarti memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya, mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Merdeka belajar menerjemahkan filosofi ini dengan profil pelajar Pancasila, yaitu (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) Berkebinekaan global, (3) Bergotong-royong, (4) Mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif.

Lalu sebagai anggota masyarakat, anak tidak bisa terlepas dari masyarakatnya. Dia menyerap nilai atau moral dari generasi sebelumnya. Indonesia memiliki nilai-nilai dan standar moral yang diharapkan diserap dan aplikasikan generasi baru. Sehingga ketika anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia dewasa yang merdeka secara individu tapi mereka juga tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat.

Lalu bagaimana mewujudkan tujuan mendidikan yang membantu anak mengembangkan diri sebagai individu dan anggota masyarakat?

Merdeka Belajar mengambil dua prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu:

Pertama, pendidikan adalah proses menumbuhkan. Ibaratnya sebuah ladang, sekolah atau lembaga pendidikan mesti menyediakan lahan yang sesuai agar benih-benih yang ditanam bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak unik dan berbakat. Guru perlu menemukan bakat-bakat unik tersebut, dan sekolah menyediakan tempat agar bakat tersebut berkembang. Sehingga tercapai tujuan pendidikan, yaitu anak berkembang menjadi versi terbaik mereka.

Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.

-Ki Hajar Dewantara-

Apakah bakat anak itu selalu terkait akademik? Tentu kita semua tahu bahwa jawabannya adalah TIDAK. Namun, yang terjadi selama ini, sekolah hanya mengapresiasi bakat akademik. Mungkin tidak semua sekolah, namun di banyak lembaga pendidikan masih kerap kita temukan bahwa bakat anak di bidang seni, keterampilan, bahkan bakat soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi efektif, atau kemampuan interpersonal tidak dianggap unggul.

Kurikulum Merdeka ingin mengubah hal tersebut. Materi akademik dikurangi dan sekolah didorong untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengembangkan diri. Ada pembelajaran-pembelajaran berbasis proyek yang diharapkan bisa memfasilitasi bakat-bakat siswa selain di bidang akademik. Namun bukan berarti juga dengan meminggirkan anak-anak yang memiliki bakat akademik. Mereka juga ditantang mengimplementasikan kemampuan akademiknya dalam bentuk karya, misalnya. Sehingga pemahaman akademik tersebut lebih mendalam dan tidak terbatas hanya pengetahuan di atas kertas.

Kedua, Tut wuri handayani. Filosofi ini merupakan bagian dari tiga filosofi: ing ngarso sung tulodho, ing mandyo mangun karso, dan tut wuri handayani.

Makna dari ing ngarso sung tulodho adalah keteladanan, bahwa guru dan orangtua mesti memberikan contoh yang baik pada anak. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti pendampingan proses belajar anak. Adapun tut wuri handayani berarti menjadi pendukung bagi proses belajar anak.

“Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” (Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan)

-Ki Hajar Dewantara-

Implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut menghasilnya beberapa kebijakan dalam Merdeka Belajar, di antaranya

• Mengurangi porsi akademik. Jika guru dibebani terlalu banyak target akademik, maka mereka akan fokus pada pencapaian target tersebut. Akibatnya pendalaman materi berkurang, anak dijejali dengan berbagai pengetahuan yang tidak mampu mereka cerna dengan utuh.
• Penekanan pada literasi dan numerasi, karena dua hal ini adalah dasar dari pengetahuan. Literasi adalah kemampuan memahami teks. Tidak terbatas pada kemampuan mengeja atau membaca namun juga menyerap isi dan menangkap makna dari uraian kata tersebut. Sementara numerasi tidak hanya membuat siswa bisa berhitung namun juga kemampuan kalkulasi, menimbang dan memprediksi.
• Model pembelajaran yang berfokus pada siswa. Siswa tidak akan memiliki kemampuan berpikir kritis jika model belajarnya pasif mendengarkan dan menghafal. Mereka harus berlatih bertanya, berpikir, berdiskusi, bahkan berdebat.
• UN diganti dengan asessmen nasional yang dilaksanakan pad siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA dengan tujuan mengetahui standar kemampuan siswa di jenjang tersebut dan memberikan kesempatan pada sekolah untuk meningkatkan pencapaian di tahun berikutnya.
• Kebijakan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) berdasar zonasi yang diharapkan bisa memperkecil kesenjangan antara sekolah yang sebelumnya dianggap bagus dan biasa-biasa saja.

Tulisan singkat ini tentu belum bisa mewakili segala hal tentang kurikulum merdeka. Namun, jangan khawatir, kemendikbud telah mengeluarkan panduan pelaksanaan Merdeka belajar dengan lebih rinci, salah satunya dengan memproduksi 26 episode Merdeka belajar yang bisa disimak di sini.

Jadi, yang benar, kurikulum ganti apa berkembang? Kita sebagai orangtua cukup berkomentar sinis atau mencari tahu tentang kurikulum terbaru?